SR Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi BTS 4G

PORNUS, JAKARTA | Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung RI kembali melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap saksi SR.

 SR ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi, pada penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. Dimana penangkapan dan penetapan tersangka tersebut dilakukan terhadap saksi SR.

Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana mengatakan, selain penangkapan yang dilakukan terhadap saksi SR, Tim Penyidik juga melakukan penggeledahan di kediaman SR yang berada di Manyar Kertoarjo 8/85 RT 4/RW 11, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 10.00 WIB.

"Selanjutnya sodara SR diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian, SR dibawa ke Jakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih intensif di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung.", jelas.

Ketut menjelaskan bahwasannya berdasarkan fakta yang ada dan persesuaian dengan alat bukti yang telah ditemukan oleh Tim Penyidik, maka Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS menetapkan status SR dari semula saksi menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 15 Oktober 2023.

Sebelum dilakukannya penahanan terhadap yang bersangkutan, Tersangka SR telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Selanjutnya Tersangka SR akan dibawa dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung sejak 15 Oktober 2023 s/d 03 November 2023.

Ketut menambahkan , bahwasannya yang bersangkutan dalam hal ini Tersangka SR disangka telah melanggar Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Adapun peran Tersangka SR tersebut yakni telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyuapan atau gratifikasi atau menerima, menguasai penempatan, menggunakan Harta Kekayaan berupa uang sebesar ±Rp40 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari Tersangka IH, melalui Tersangka WP.", jelasnya.(Ar/Jum).