Jakarta, PORNUS — Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang kondisinya kian mengkhawatirkan pascabencana banjir dan longsor. Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan berisiko memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan, pembangunan ulang jembatan tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan perencanaan matang dan skema teknis yang tepat, termasuk opsi penggeseran lokasi jembatan dari titik lama dengan mempertimbangkan kondisi geografis, alur sungai, serta faktor keselamatan.
Adapun jembatan yang menjadi perhatian berada di jalur lintas tengah Aceh, yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Ruslan menekankan, jalur lintas tengah selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan distribusi logistik di wilayah tengah Aceh. Karena itu, desain dan jenis jembatan pengganti harus mampu menjawab tantangan kerawanan bencana, khususnya longsor.
“Wilayah tengah Aceh memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” tegasnya.
Ia juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menghitung secara cermat potensi bencana dalam menentukan desain konstruksi. Ruslan menilai, jalur Bireuen merupakan akses strategis yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh dengan Medan maupun Banda Aceh.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus segera dipastikan aman, layak, dan berfungsi optimal,” pungkas Ruslan.
