Jakarta, (PORNUS)— Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan pemerintah. Hal ini disampaikan menyusul munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia.
Huda mengungkapkan, pernyataan ini merupakan respons terhadap peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di berbagai daerah.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Huda, pendekatan berbasis sains sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi, seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah Sumatra. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan peringatan dari BMKG.
Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Huda menekankan bahwa kondisi ini harus diantisipasi dengan serius demi keselamatan masyarakat pesisir dan pelayaran.
“Perlu ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk yang berpotensi memicu kecelakaan laut maupun banjir rob,” ujarnya.
Selain gelombang tinggi, fenomena ini juga dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor, terutama di daerah yang rawan.
Huda menekankan perlunya perhatian khusus bagi wilayah rawan longsor agar tidak terjadi korban jiwa seperti yang dialami pada bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis tersebut. Ia menilai sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal perlu diperkuat.
