Jakarta, PORNUS — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, merespons positif langkah Menteri Keuangan Purbaya yang berencana memanfaatkan dana sitaan sebesar Rp6,6 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) serta pengembalian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terserap senilai Rp10 triliun untuk menutup potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut Fauzi, kebijakan tersebut merupakan langkah realistis di tengah penerimaan pajak yang belum mencapai target, yakni baru berada di kisaran 97–98 persen dari proyeksi awal.
“Pendapatan kita khususnya pajak tidak memenuhi ekspektasi. Kalau PNBP dan bea cukai terpenuhi, target penerimaan pajak bisa dikejar. Karena itu, langkah Menkeu memanfaatkan Rp10 triliun dan Rp6,6 triliun ini sudah benar agar defisit tidak melebar,” ujar Fauzi Amro dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (27/12/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti potensi koreksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 akibat bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pasalnya, sekitar 26 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari tiga provinsi tersebut.
“Penyerahan uang dari Kejagung ini berdampak signifikan untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak yang belum mencapai 100 persen,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada tantangan ekonomi, Fauzi menyatakan optimistis kondisi ekonomi nasional akan membaik pada 2026 di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya. Salah satu faktor kuncinya adalah reformasi sistem perpajakan melalui penerapan coretax yang mulai diserahkan ke pihak ketiga per 15 Desember 2025.
“Dari sekitar 40 juta wajib pajak, baru 3,5 juta yang masuk sistem coretax. Artinya belum 10 persen dari potensi sekitar 80 juta wajib pajak. Ini menjadi target utama 2026 agar coretax disinkronkan dan disederhanakan,” jelasnya.
Selain itu, Fauzi menilai optimalisasi pendapatan bea masuk dan keluar, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pemaksimalan sektor emas dan batu bara akan menjadi penopang utama ekonomi nasional ke depan.
Komisi XI DPR RI pun berharap, dengan penguatan fiskal tersebut, program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, sekolah rakyat, serta koperasi Merah Putih dapat terealisasi secara optimal pada 2026.
