Jakarta, PORNUS– Kementerian Hukum (Kemenkum) menutup tahun 2025 dengan sejumlah tantangan sekaligus capaian kinerja. Dinamika kebijakan, tuntutan kinerja yang semakin tinggi, serta ekspektasi publik yang terus berkembang menjadi ujian yang dihadapi sepanjang tahun.
Di tengah kondisi tersebut, kolaborasi dan kerja keras seluruh jajaran disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kinerja institusi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras yang telah diberikan.
“Berbagai pencapaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan semangat kebersamaan. Ini patut kita syukuri dan banggakan bersama,” kata Nico Afinta saat memberikan sambutan pada Apel Awal Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kemenkum, Senin (5/1/2026).
Namun demikian, Nico menegaskan bahwa capaian tersebut tidak untuk dirayakan secara berlebihan. Tahun 2026 dipandang sebagai titik awal untuk melangkah lebih jauh dengan target yang lebih tinggi. Kemenkum dituntut untuk semakin adaptif terhadap perubahan, profesional dalam bekerja, serta konsisten menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.
“Kemenkum menjadi tonggak dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia. Ini harus menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah strategis menyongsong tahun 2026, Kemenkum juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pembaruan hukum nasional. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui rencana penyelenggaraan konferensi pers terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.
“Nanti kita akan mengadakan konferensi pers untuk menjawab misinformasi mengenai berlakunya UU KUHP baru. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat,” kata Nico.
Di akhir sambutannya, Nico mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk bekerja dengan sepenuh hati, tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menghadirkan kontribusi dan solusi nyata yang berdampak bagi organisasi maupun masyarakat.
“Perubahan besar tidak selalu lahir dari langkah yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk memulai dan melakukannya secara konsisten,” tutup Sekjen Kemenkum tersebut.
