JAKARTA, (PORNUS )— Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dilanjutkan dengan sesi penguatan oleh lima Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, Senin (15/12/2025).
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan target kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2026 telah disusun sebagai pedoman kerja seluruh unit.
“Target kinerja tahun 2026 harus dilaksanakan secara optimal dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit kerja,” ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo menegaskan Reformasi Birokrasi merupakan misi utama Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Inspektorat Jenderal terus memperkuat pengawasan, peran APIP, serta tata kelola dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih,” katanya.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra menekankan perlunya peningkatan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan dan Indeks Reformasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi.
“Pemanfaatan teknologi informasi dan artificial intelligence penting untuk menjawab kompleksitas pembentukan regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyampaikan komitmen peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong penyediaan pusat layanan AHU yang profesional, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.
