JAKARTA, (PORNUS) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya pemetaan ulang produksi dokter spesialis agar selaras dengan kebutuhan riil pelayanan kesehatan di setiap daerah. Menurut dia, kebijakan peningkatan jumlah dokter spesialis tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan jenis spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Putih Sari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menilai forum tersebut penting sebagai sarana menyerap aspirasi organisasi profesi, sehingga kebijakan kesehatan yang dirumuskan pemerintah ke depan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
Putih Sari mengungkapkan, selama ini diskursus publik kerap berfokus pada kekurangan jumlah dokter spesialis secara umum. Padahal, persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah ketepatan perencanaan produksi dokter spesialis berdasarkan kebutuhan daerah dan kesiapan layanan kesehatan.
“Kita tidak bisa hanya bicara soal menambah jumlah dokter spesialis. Yang harus dijawab adalah, spesialis apa yang dibutuhkan dan di daerah mana kebutuhannya paling mendesak,” kata Putih Sari.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, khusus untuk dokter spesialis penyakit dalam, persoalan utama tidak semata terletak pada jumlah lulusan. Menurut dia, tata kelola distribusi dan perencanaan penempatan masih menjadi tantangan utama.
Karena itu, ia mendorong adanya pemetaan yang komprehensif dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah.
Tanpa pemetaan yang jelas, Putih Sari menilai kebijakan pembukaan program pendidikan dokter spesialis berpotensi tidak tepat sasaran. Bahkan, kondisi tersebut dapat memicu kelebihan tenaga spesialis di satu wilayah, sementara daerah lain masih mengalami kekurangan.
“Kalau pemetaannya tidak jelas, kita akan terus menghadapi masalah klasik. Kota besar kelebihan dokter, sementara daerah lain kekurangan tenaga spesialis,” ujarnya.
