TANGERANG, PORNUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi memulai program revitalisasi Kampung Nelayan Tanjung Kait dengan meresmikan 110 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga pesisir pada Jumat (13/2/2026). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, didampingi unsur Muspika, kepala OPD, serta mitra kolaborasi.
Pembangunan hunian ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab Tangerang dengan Habitat for Humanity Indonesia, Komida, dan Prudential Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian tempat tinggal serta legalitas tanah bagi masyarakat nelayan setempat.
"Alhamdulillah, hari ini 110 kepala keluarga di Tanjung Kait sudah memiliki rumah yang sehat, layak, dan nyaman. Sebelumnya, banyak warga yang belum memiliki kepastian hunian maupun riwayat kepemilikan tanah. Kini, legalitasnya sudah kita siapkan," ujar Maesyal Rasyid dalam sambutannya.
Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 30 (luas 5 x 6 meter) yang mencakup kamar tidur, ruang utama, kamar mandi, sistem ventilasi yang baik, serta akses air bersih. Bupati menegaskan bahwa spesifikasi ini telah melampaui standar Rumah Sederhana Sehat (RSS).
Selain hunian, revitalisasi ini mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan beton, sarana air bersih, posyandu, taman, hingga balai warga. Pemkab juga menjanjikan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam waktu dekat untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Jaminan Sosial
Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Tangerang juga memberikan bantuan sarana produksi berupa sembilan unit cool box dan 150 unit keranjang ikan yang dijadwalkan didistribusikan pada Juni mendatang.
Untuk memperkuat ekonomi keluarga, sebanyak 25 istri nelayan akan mendapatkan pelatihan pengolahan hasil laut pada Agustus mendatang. Mereka akan dibekali keterampilan mengolah tangkapan menjadi produk bernilai jual seperti bakso ikan, kerupuk udang, hingga olahan kerang.
"Suaminya mencari ikan, ibu-ibunya mengolah. Sebagian bisa dikonsumsi, sebagian lagi dijual. Kami siapkan pelatihan dan sarana pendukungnya agar ekonomi warga meningkat," tambah Maesyal.
Dari sisi perlindungan sosial, Bupati memastikan para nelayan terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Selain itu, aspek legalitas diperkuat dengan pengukuhan delapan kelompok masyarakat melalui akta notaris guna menjamin hak kepemilikan rumah dan lahan.
