TANGERANG, PORNUS – Pemerintah Kabupaten Tangerang meresmikan 110 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Kampung Tanjung Kait pada Jumat (13/2/2026). Meski program revitalisasi ini disambut baik, sejumlah warga di sekitar lokasi justru mengeluhkan ketimpangan pembangunan yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat pesisir.
Acara peresmian yang dihadiri oleh Bupati Moch. Maesyal Rasyid beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menandai rampungnya program hunian bagi keluarga nelayan. Proyek ini mencakup perbaikan jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih, pembangunan ruang komunal, hingga janji pengadaan penerangan jalan umum serta program pemberdayaan ekonomi.
Namun, pemandangan kontras terlihat hanya beberapa meter dari lokasi seremoni. Di balik deretan rumah baru yang dicat cerah, pemukiman kumuh yang rawan banjir masih berdiri tanpa tersentuh perbaikan. Bekas genangan air dan lumpur kering di pelataran rumah warga menjadi bukti nyata kerentanan kawasan tersebut terhadap cuaca ekstrem.
Imah, salah satu warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya karena wilayahnya kerap terendam banjir, termasuk pada pekan lalu. Ia menyayangkan rombongan pejabat daerah yang melintas tanpa meninjau kondisi rumah warga yang terdampak.
"Air masuk sampai ke dalam rumah. Minggu-minggu kemarin banjir, itu bekasnya masih ada. Tadi (rombongan) dilewati saja, menengok pun tidak. Coba lihat ke sini," ujar Imah.
Kondisi ini memicu kritik mengenai efektivitas revitalisasi yang dianggap belum terintegrasi. Di satu sisi, pembangunan fisik memberikan harapan bagi 110 penerima manfaat. Namun di sisi lain, buruknya sistem drainase dan sanitasi di hunian lama menunjukkan bahwa persoalan kawasan pesisir belum terselesaikan secara menyeluruh.
Revitalisasi semestinya tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah secara parsial, tetapi juga mencakup mitigasi banjir dan penataan lingkungan yang komprehensif. Tanpa integrasi tersebut, kesenjangan sosial di kawasan pesisir dikhawatirkan akan semakin lebar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait keluhan warga mengenai dampak banjir dan keberlanjutan penataan lingkungan di wilayah yang belum tersentuh program tersebut. Pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari jumlah unit yang diresmikan, melainkan dari pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat.
