JAKARTA, PORNUS– Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menyoroti kebijakan reaktivasi otomatis bagi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak boleh hanya memprioritaskan pasien dengan penyakit berat atau katastropik, tetapi juga harus mencakup seluruh masyarakat miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
Menurut Ru’yat, warga yang berada dalam kategori miskin ekstrem tetap sangat rentan jika kehilangan akses jaminan kesehatan, meskipun mereka tidak menderita penyakit berat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperparah beban sosial dan ekonomi masyarakat kecil.
“Faktanya mereka memang miskin, walaupun sakitnya tidak masuk kategori katastropik. Ini catatan penting agar penonaktifan tidak justru menyasar warga yang masih berada di desil 1 sampai desil 4,” ujar Ru’yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut juga mendorong adanya pertemuan lintas komisi yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) serta Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyelaraskan data kemiskinan nasional. Ia menilai polemik sinkronisasi data selama ini kerap menjadi penyebab utama warga miskin kehilangan status kepesertaan BPJS secara tiba-tiba.
“Kami menunggu pertemuan dengan Kemensos dan BPS agar data benar-benar akurat. Skema penanganan ini harus berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan, jangan sampai ada lagi warga miskin ditolak rumah sakit karena kepesertaan nonaktif mendadak,” tegasnya.
Melalui sinkronisasi data yang lebih baik, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera dapat lebih terjamin dan tepat sasaran tanpa adanya kendala administratif yang merugikan pasien.
