Jakarta, PORNUS — Rapat Pimpinan (Rapim) Polri hari kedua menjadi forum strategis yang mempertemukan jajaran kepolisian dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih guna membahas isu nasional, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan ekonomi desa, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan dalam mengawal kebijakan pemerintah agar berdampak langsung kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan masukan dari empat narasumber terkait penanganan inflasi, penguatan ekonomi desa, program Koperasi Merah Putih, hingga upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kapolri di sela Rapim Polri di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, perspektif strategis dari para menteri menjadi bekal penting bagi seluruh jajaran Polri untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden di lapangan.
“Sinergi ini akan memperkuat peran Polri dalam mendukung stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keamanan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta menekan laju inflasi. Ia mendorong optimalisasi APBD, digitalisasi pajak daerah, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Tito juga mengapresiasi peran Polri, khususnya Satgas Pangan, dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok. Menurutnya, harga yang terkendali akan menciptakan ketenangan sosial dan mendukung stabilitas keamanan.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Ia berharap dukungan Polri mampu mempercepat implementasi program tersebut hingga ke tingkat desa.
Adapun Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan peran penting Polri dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum sebagai fondasi utama pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
