Jakarta, PORNUS – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencatatkan prestasi di bidang kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Madya Tahun 2026, berkat capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 99 persen dan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam acara penganugerahan UHC Award yang dihadiri jajaran pemerintah pusat, kepala daerah dari seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan nasional di Jakarta, Selasa (27/1).
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dalam memastikan hak kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor terpenuhi.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja tanpa lelah. Ini adalah bukti nyata dari kepedulian dan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat,” kata Rudy Susmanto.
Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan guna mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor menerima UHC Award Kategori Madya dengan tingkat kepesertaan mencapai 99 persen dan keaktifan di atas 80 persen. Kami berharap tahun depan dapat meraih UHC Award kategori utama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa pencapaian UHC di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Ia menyebutkan hingga 1 Agustus 2024, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia telah terlindungi Program JKN.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan mutu serta pemerataan layanan kesehatan.
