JAKARTA, PORNUS – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar di Gedung Nyi Ageng Serang, Senin (2/2/2026).

Mengusung tema “Kolaborasi Jaga Jakarta melalui Peningkatan Kualitas Data dan Layanan Pertanahan, Rakerda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial dalam mencegah dan meminimalisasi potensi sengketa maupun konflik pertanahan. Penyediaan data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi disebut sebagai fondasi utama dalam mendukung kebijakan pembangunan, penataan ruang, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota.

Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi capaian kinerja satuan kerja sekaligus penegasan target percepatan penyelesaian berbagai bidang tanah. Penguatan inovasi pelayanan berbasis teknologi digital juga menjadi sorotan, guna memberikan kemudahan akses layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan efisien bagi masyarakat.

Hingga Januari 2026, penyelesaian tunggakan pelayanan sejak 2015 menunjukkan progres signifikan. Capaian ini menjadi indikator positif dalam pembenahan sistem administrasi pertanahan di wilayah DKI Jakarta.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menegaskan bahwa penurunan tunggakan pelayanan merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Penurunan tunggakan pelayanan pertanahan menjadi capaian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Melalui Rakerda ini, seluruh jajaran diingatkan untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme sebagai aparatur negara. Setiap layanan pertanahan diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid dan berkelanjutan, pelayanan pertanahan di DKI Jakarta ditargetkan semakin profesional, transparan, dan terpercaya.