JAKARTA, PORNUS– Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menggelar Rapat Pimpinan Unit Organisasi (Rapim UO) Kemhan Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan pelaksanaan sistem pertahanan negara. Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo, didampingi Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Rui F.G.P Duarte, di Gedung Jenderal Urip Sumohardjo, Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Rapim UO Kemhan 2026 mengusung tema “Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Menjaga dan Mengendalikan Kedaulatan NKRI”. Forum ini menjadi wadah konsolidasi jajaran pimpinan unit organisasi di lingkungan Kemhan dalam menyelaraskan kebijakan, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan arah dan prioritas program kerja tahun 2026.
Dalam arahannya, Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menekankan pentingnya kesamaan visi dan langkah antar unit organisasi agar kebijakan pertahanan dapat dijalankan secara efektif dan terukur.
“Kebijakan pimpinan unit organisasi harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga seluruh program berjalan selaras dengan tujuan strategis pertahanan negara,” ujar Tri Budi Utomo.
Sementara itu, Irjen Kemhan Letjen TNI Rui F.G.P Duarte menyoroti pentingnya peningkatan kinerja unit organisasi melalui penguatan kepatuhan, pengendalian internal, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurut Duarte, tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama dalam mendukung kinerja Kemhan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap program dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
Pada sesi pemaparan materi, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Agus Widodo menegaskan bahwa penguatan sistem pertahanan negara menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika dan tantangan keamanan global yang semakin kompleks.
Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemhan Brigjen TNI Sanggam David menyampaikan materi terkait reformasi birokrasi dan validasi organisasi. Ia menekankan bahwa pembenahan struktur organisasi dan tata kerja diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.
Adapun Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan Laksamana Pertama TNI Isam Adi memaparkan peran strategis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemhan, khususnya dalam pengelolaan data serta pengambilan keputusan strategis berbasis informasi yang akurat dan terintegrasi.
