Portalnusantara.id Lebak – Kritik tajam terhadap pembangunan Alun-alun Kabupaten Lebak yang menelan anggaran sekitar Rp4,9 miliar terus bergulir. Proyek yang dinilai tidak sesuai ekspektasi publik itu justru memunculkan kekecewaan baru setelah pernyataan Wakil Bupati Lebak yang menyarankan masyarakat “bertanya ke PUPR” karena dinas tersebut yang mengerjakan proyek.
Pernyataan itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk cuci tangan dan kemunduran cara berpikir kepemimpinan, karena secara moral dan struktural, kepala daerah tetap memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
Wakil Ketua Umum FERADI XV WPI Lebak, Fam Fuk Tjhong atau yang akrab disapa Koh Uun, menilai sikap tersebut menunjukkan ketidakbecusan dalam memimpin.
“Berdiri di bangku kekuasaan itu bukan sekadar menikmati jabatan, tapi memikul tanggung jawab moril. Kalau ada pengerjaan yang salah, pemimpin seharusnya tegas mengatakan salah dan memberi sanksi kepada kadis yang lalai, bukan malah melempar ke PUPR,” tegas Koh Uun, Jum'at (16/1/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran miliaran rupiah yang hanya menghasilkan perubahan minor seperti penggantian rumput menjadi semen, penambahan ayunan, serta lapangan olahraga kecil, sangat tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Koh Uun juga menyoroti sikap Inspektorat Lebak yang dinilai tebang pilih. Ia mempertanyakan mengapa Inspektorat bergerak cepat turun ke proyek JUT di Desa Cikeusik, namun terkesan diam terhadap pembangunan Alun-alun Lebak yang secara nyata sedang menjadi sorotan publik.
“Yang di desa cepat diperiksa, yang di pusat, yang jelas-jelas disorot masyarakat, justru seperti dibiarkan. Ini menimbulkan tanda tanya besar soal keberanian dan independensi pengawasan,” ujarnya.
Tak hanya soal Alun-alun, Koh Uun juga menolak rencana revitalisasi Masjid Agung Lebak senilai Rp5 miliar sebagaimana diberitakan sebelumnya. Ia menilai Pemkab Lebak telah salah menetapkan prioritas pembangunan.
“Hentikan dulu revitalisasi Alun-alun dan Masjid Agung. Fokuskan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga Lebak Gedong. Itu baru pemimpin yang punya nurani, bukan sekadar omon-omon seolah ikut sedih tapi diam seribu bahasa,” katanya.
