BOGOR, PORNUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi indikator penting transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar target administratif, melainkan instrumen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan dan pembangunan.
"Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama membangun kepercayaan masyarakat. WTP bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada rakyat," ujar Rudy Susmanto.
Apresiasi senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Ia menilai capaian WTP mencerminkan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Sastra menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung penguatan sistem pengawasan di seluruh perangkat daerah.
Selain prestasi di bidang keuangan, Pemkab Bogor juga menunjukkan penguatan integritas birokrasi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) ASN Kabupaten Bogor mencapai skor 91. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 mencatat skor 73,8, yang menempatkan Kabupaten Bogor sebagai yang terbaik di Jawa Barat.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi peningkatan skor tersebut sebagai bukti perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi internal di lingkungan Pemkab Bogor.
Guna menjaga konsistensi tersebut, Rudy Susmanto menyatakan pihaknya terus melakukan pembenahan melalui penguatan sistem pengendalian internal serta optimalisasi fungsi pengawasan. Reformasi birokrasi juga menyasar sektor sumber daya manusia dengan pengangkatan 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 2025, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, transformasi digital dipercepat dengan memperluas jaringan intra-pemerintah hingga ke tingkat kecamatan dan wilayah terluar. Upaya inovasi ini membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kabupaten Terinovatif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut penghargaan IGA sebagai momentum untuk memperkuat budaya inovasi dalam pelayanan publik. Efektivitas kinerja pemerintahan ini pun tercermin dalam hasil survei Lembaga Studi Visi Nusantara yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kinerja Rudy-Ade mencapai rata-rata 83,29 persen.
